Peta terbaru titik kerawanan penyebaran covid-19 di Jatim.
Peta terbaru titik kerawanan penyebaran covid-19 di Jatim.

SURABAYATIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menerapkan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser mengatakan, penerapan PP No 21 Tahun 2020 ini dalam rangka mengikuti anjuran dari pemerintah pusat terkait pembatasan sosial berskala besar. Harapannya, penanganan penyebaran covid-19 di Indonesia, khususnya di Surabaya, bisa diselesaikan.

“Makanya kami imbau warga dari luar Surabaya yang mau ke Surabaya, jika tidak ada kepentingan atau sesuatu yang mendesak, lebih baik ditunda dulu,” kata Fikser di Balai Kota Surabaya, Kamis (02/04/2020) lalu.

PSBB ala Pemkot Surabaya ini dengan menjaga 19 daerah perbatasan di daerah terluar Kota Surabaya. Tujuannya agar kendaraan tidak bisa dengan bebas keluar masuk.

Ke-19 daerah tersebut yakni Stadion Gelora Bung Tomo (Pakal), Terminal Tambak Oso (Benowo), Dupak Rukun (Asemrowo), Kodikal (Pabean), rumah pompa  Mayjen Sungkono (Dukuh Pakis), Gunungsari (Jambangan), Kelurahan Kedurus (Karang Pilang), Masjid Agung (Kecamatan Gayungan), dan Jeruk (Lakarsantri).

Selain itu, sterilisasi juga dilakukan di Driyorejo, Benowo Terminal (Pakal), Tol Simo (Sukomanunggal), Mal City of Tomorrow (Dishub), MERR Gunung Anyar (Gunung Anyar), Suramadu (Kecamatan Kenjeran), Rungkut Menanggal (Gunung Anyar), Wiguna Gunung Anyar Tambak (Gunung Anyar), Margomulyo (Tandes) dan Pondok Chandra (Gunung Anyar). 

“Kami berharap kepada masyarakat agar menghindari keperluan-keperluan yang sifatnya tidak urgen. Kalau bisa dilakukan di rumah, lebih baik dilakukan di rumah,” kata Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Surabaya Irvan Wahyu Drajat.

Namun rupanya penerapan PSBB yang dilakulan oleh Pemkot Surabaya ini belum ada koordinasi dengan pihak Pemprov Jatim. Apalagi Surabaya berbatasan langsung dengan daerah lain seperti Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bangkalan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan sejauh ini belum ada satu pun kota atau kabupaten di Jatim mengajukan PSBB atau berkoordinasi dengan pihaknya. "Seyogyanya pemprov dapat pengajuan PSBB karena layanan kesehatan dan logistik harus terkoordinasikan dengan baik," ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Minggu (5/4).

Menurut Khofifah, dalam kondisi saat ini, semua harus terencana dengan baik. "Karena PSBB itu lebih ketat dari pada psysical distancing," tandas gubernur.

Khofifah pun mengimbau bahwa PSBB yang diajukan ke pemerintah pusat ini juga harus dikonfirmasikan ke pemerintah daerah. "Kemudian bagaimana keamanannya? Jadi semua harus terkonfirmasi karena ini bukan urusan sederhana," lanjutnya.

Selama ini Khofifah mengaku sering berinteraksi dengan kepala daerah setingkat kota maupun kabupaten lewat grup Whats App. "Berapa bupati dan wali kota itu menyampaikan detail baik di grup maupun dijapri," katanya.

Khofifah pun kemudian menyindir ternyata ada satu-dua kepala daerah yang sama sekali tidak komunikatif di grup tersebut. "Bahwa ada satu dua yang kurang interaksi. Barangkali karena kesibukannya cukup tinggi. Sehingga berbagai hal yang bisa kita diskusikan secara digital atau melalui gadget tidak maksimal karena sibuknya kepala daerah yang juga rangkap kepala gugus tugas," imbuh gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Jumlah pasien positif covid-19 di Jatim sejauh ini sendiri 187. Ada 35 penambahan baru. Terbanyak dari Surabaya, ada 7 orang positif baru. Sehingga di Kota Pahlawan sejauh ini sudah ada 84 kasus.