Foto Dokumantasi. (MalangTIMES.com)
Foto Dokumantasi. (MalangTIMES.com)

Sebulan terakhir, sekitar 26 ribu pelanggan Perumda Tugu Tirta Kota Malang mengalami krisis air. Namun sampai sekarang, skema kontribusi bagi para pelanggan masih belum dibahas secara matang oleh pihak Perumda Tugu Tirta Kota Malang maupun Pemerintah Kota Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, selama ini, parameter landasan hukum pemberian kompensasi bagi para pelanggan terdampak masih belum dimiliki. Sehingga, Pemkot Malang memilih untuk mengkaji ulang setiap poin yang akan dijadikan landasan.

"Aturan yang kami maksud bukan kompensasi pelanggan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Konsumen. Tapi ini lebih pada aturan untuk yang dirugikan, karena pasti kerugian warga di BTU dan Wonokoyo kan berbeda. Nah, tolok ukurnya yang belum ada," katanya, Senin (3/2/2020).

Dia menyampaikan, kajian berkaitan dengan kompensasi atas insiden yang terjadi tersebut akan tetap dilakukan. Sehingga diharapkan akan ada kompensasi yang sesuai perhitungan. Selain itu juga dapat memininalisir dan mengantisipasi berbagai kemungkinan serupa yang terjadi.

"Akan dilihat dalam Perda kita, kalau belum ada akan dikawal supaya tidak lagi terulang seperti itu," imbuhnya.

Lebih jauh Sutiaji menyampaikan, insiden pecahnya pipa yang terjadi pada Januari lalu tersebut murni sebuah bencana. Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi krisis air yang dialami masyarakat. "Dan sejauh ini masyarakat sudah menyadari bahwa itu adalah sebuah bencana," tambah pria berkacamata itu.

Sementara itu, selama satu bulan terakhir setidaknya ada 26 ribu saluran rumah yang terdampak. Hal itu bermula lantaran pecahnya pipa transmisi milik Perumda Tugu Tirta Kota Malang di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang dan Desa Kidal Kecamatan Tajinan.