Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko (tengah, di sebelah kapolres), Selasa (17/9/19). (foto : Joko Pramono/Jatim Times)

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko (tengah, di sebelah kapolres), Selasa (17/9/19). (foto : Joko Pramono/Jatim Times)



Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempunyai komitmen dalam hal penguatan KPK. Berbeda dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang getol melakukan penguatan KPK.

“Menurut saya, presiden harus punya komitmen. Beda banget dengan zaman Pak SBY. Pak SBY dulu komitmennya luar biasa,” ujar Sujanarko di Tulungagung.

Pelemahan KPK. kata Sujanarko, tak hanya kekalahan KPK, tapi juga kekalahan kepentingan publik.

Disinggung terkait terpilihnya lima komisioner baru KPK, Sujanarko mengatakan integritas komisioner harus dalam skala 5 dari 5. Jika tidak, maka akan terjadi konflik internal. “Pasti akan terjadi konflik internal,” ucapnya.

Saat ini di KPK ada 4 jenis pegawai. Masing-masing administrasi dengan integrity 2, fungsional dengan integrity 3, direktur dengan integrity 4, dan terakhir deputi KPK dengan integrity 5.

Berbeda dengan Sujanarko,  Penasihat KPK M. Tsani Annafari secara pribadi mengaku tidak ada masalah dengan adanya revisi UU KPK. Namun, revisi itu harus dibarengi dengan niat tulus untuk memberantas korupsi.

“Bagi saya, Anda mau bubarin KPK, cabut UU-nya, mau nggak ada KPK, silakan. Bagi saya, ada niat tulus yang konsisten untuk memberantas korupsi di mana pun dengan cara apa pun,” tandas Tsani.

Dirinya mencontohkan Swedia yang tidak mempunyai lembaga antirasuah. Namun korupsi di Swedia terbilang kecil. Bahkan, karena kecilnya korupsi, Swedia menjadi negara maju.

Jadi, menurut Tsani, yang dibutuhkan saat ini adalah kemauan dari penyelenggara negara untuk mau memberantas korupsi, baik dari tataran legislatif, eksekutif, maupoun yudiikatif.

“Kesungghan siapa pun penyelenggara negara, baik pimpinannya, legislatifnya, hakimnya, polisinya. Kalau nggak sungguh-sungguh, mau ada KPK, UU, KUHAP, nggak ada gunanya. Yang dibutuhkan kesungguhannya,” ucap dia.


End of content

No more pages to load