Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



Revisi UU KPK yang tengah diajukan oleh DPR RI salah satunya membahas tentang pemilihan Calon Pimpinan (Capim) KPK. Namun, rencana tersebut dianggap bakal melemahkan sistem kinerja KPK dan beresiko. Apalagi, ada indikasi jika Capim terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu.

"Saya kira itu masih perlu untuk dikritik lebih dalam. Hal itu memang kewenangan untuk memilih 5 dari 10 calon pimpinan KPK ada di DPR, tetapi tentu saja kewenangan itu perlu dijalani juga dengan semangat untuk memperkuat KPK. Apa gunanya kalau semangat melemahkan KPK," Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah usai mengisi acara 'Tanya Jubir KPK' di Balaikota Malang, Jum'at (6/9).

Revisi UU KPK ini memang tengah disorot karena terkesan tergesa-gesa. Di mana dalam revisi itu dilakukan pada masa janatan anggota DPR RI yang hanya menyisakan satu bulan. Adanya indikasi politik itulah yang sangat beresiko dalam melemahkan kinerja lembaga anti rasuah itu.

"Oleh karena itu KPK ini didesain untuk independen agar meminimalisir hal-hal tersebut. Pilihan DPR meski itu lembaga politik tentu diharapkan lebih memilih mana sisir bias-bias kepentingan politik tertentu. kalau misalnya ada pimpinan atau calon pimpinan KPK yang terafiliasi dengan atau dekat dengan kekuatan politik misalnya, entu hal ini akan beresiko," imbuh dia.

KPK juga berharap besar pada Presiden Joko Widodo untuk bisa menolak draft revisi UU tersebut. Di mana, hal itu telah dianggap sebagai upaya pelemahan KPK. Pihaknya juga menagih komitmen Presiden mengenai pemberantasan korupsi.

"Presiden kan sering mengatakan bahwa saya tidak akan melemahkan KPK. Kami berharap kepada presiden untuk tetap berada dan tetap memegang apa yang dibicarakan yaitu terkait komitmen untuk pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Jika pada akhirnya revisi UU KPK tersebut akan disetujui, pihaknya tidak mau berandai-andai. Karena yang paling penting baginya adalah pengawalan dari masyarakat soal pemberantasan korupsi akan terus dilakukan atau dilumpuhkan.

"Kita tidak usah berandai-andai terhadap keputusan Presiden nanti, yang terpenting pengawalan dari masyarakat. Apakah kita ingin KPK lumpuh dan tidak bekerja lagi dan tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi atau kita ingin untuk melakukan pemberantasan korupsi agar lebih efektif itu tergantung kepada kita," tandasnya.


End of content

No more pages to load