Contoh pajak kendaraan telat atau melebihi tempo. (ist)

Contoh pajak kendaraan telat atau melebihi tempo. (ist)



Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan perihal berhak tidaknya polisi melakukan tindakan langsung pelanggaran (tilang) terhadap mereka yang pajak kendaraannya telat.

Menjawab hal itu, Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander SIK MH menjelaskan, untuk melakukan penindakan terhadap mereka yang pajak kendaraannya mati,  polisi berhak melakukan tilang.

"Sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas, itu berhak. Tapi nantikan tetap bekerja sama dengan pihak terkait seperti dinas pajak," ungkapnya.

Mengenai koordinasi, kapolres menjelaskan, dalam kaitan penertiban mengenai pajak kendaraan mati atau telah jatuh tempo, tentunya pihak kepolisian akan melakukan operasi gabungan. "Kembali lagi, tentunya koordinasi dibutuhkan dalam hal ini. Mengenai pajak mati, kan perlu ada pentertiban," ucap  kapolres asal Balikpapan ini.

Kasat Lantas Polres Malang Kota AKP Ari Galang Saputro juga menjelaskan hal senada dengan kapolres Malang Kota.  Menurut Ari, kepolisian berhal untuk melakukan tilang kepada mereka yang pajak kendaraannya mati.  "Soalnya, kembali lagi, hal itu terkait keabsahan  STNK kendaraan," kata dia (6/9/2019).

Sementara, tugas  kepolisian sendiri tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 70 ayat 2. Dalam UU diisebutkan bahwa STNK bermotor dan TNKB berlaku selama lima tahun serta harus dilakukan pengesahan setiap tahun.

Sehingga, bila pemilik kendaraan tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak setiap tahun dan per lima tahun, maka berarti surat kendaraan tidaklah sah. Dan dalam hal ini, penekanannya bukan pada pajak kendaraan yang mati, namun lebih pada mengenai legalitas STNK.

Selain itu, aturan lainnya yang menguatkan hal tersebut adalah Peraturan Kapolri Nomor 5 2012 mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada pasal 37 ayat 2 dan 3. Isinya, pada ayat 2, STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Kemudian, pada ayat tiga pasal tersebut dijelaskan, jika STNK berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan, perpanjangan atau mutasi dari luar wilayah dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Karena itu, masyarakat diimbau untuk taat membayar pajak agar tak terkena tilang.

 


End of content

No more pages to load